Indonesia, Pemerintah Pusat. UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN PEMBUKAAN. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara Penambahan bagian ahkir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun dengan kalimat, “Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ketanggalAgustus Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada NomorBentuk. Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Undang-undang Dasar (UUD) Tahun dan Amandemen Pasal (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. Judul. Undang-undang Dasar (UUD) Tahun dan Amandemen Nomortentang UUD dan Amandemen. (P r e a m b u l e) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan Loading Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun yang ditetapkan pada TanggalAgustus dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada REPUBLIK INDONESIA TAHUN PEMBUKAAN (P r e a m b u l e) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka Peraturan Perundang-undangan. **) (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri Loading Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes). T.E.U.
Indonesia, Pemerintah Pusat. UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN PEMBUKAAN. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara Penambahan bagian ahkir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun dengan kalimat, “Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ketanggalAgustus Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada NomorBentuk. Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Undang-undang Dasar (UUD) Tahun dan Amandemen Pasal (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. Judul. Undang-undang Dasar (UUD) Tahun dan Amandemen Nomortentang UUD dan Amandemen. (P r e a m b u l e) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan Loading Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun yang ditetapkan pada TanggalAgustus dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada REPUBLIK INDONESIA TAHUN PEMBUKAAN (P r e a m b u l e) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka Peraturan Perundang-undangan. **) (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri Loading Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes). T.E.U.
Français
English
Deutsch
Español
Italiano
Português